24 Maret 2009

Bayan (Penjelasan) Perkara Suap/Gratifikasi Abdul Hadi Djamal Yang Menyeret Rama Pratama

Bahwa Abdul Hadi Djamal (AHD) tertangkap tangan oleh KPK RI menerima uang suap/gratifikasi sebesar [*] pada tanggal [*] dari pengusaha bernama Hontjo agar dapat diikursertakan dalam proyek dari dana anggaran stimulus untuk wilayah Indonesia Timur (selanjutnya disebut “Dana Stimulus”).



Kemudian AHD usai pemeriksaan di KPK memberikan ucapan-ucapan kepada pers yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Rama Pratama yang mengusulkan kenaikan Dana Stimulus dari 10,2 triliun menjadi 12 ,2 triliun;

- Rama Pratama ikut menghadiri pertemuan pembahasan kenaikan Dana Stimulus di Ritz Carlton kemudian dia koreksi menjadi di four sesason;

- Mendeskreditkan PKS sebagai partai bersih.

- Ketika ditanya apakah Rama menerima uang di jawab tidak tahu tapi dia menyebutkan Joni Alen telah menerima uang 1 milyar.

- etc



Bahwa pernyataan-pernyataan AHD tersebut kemudian menjadi opini publik yang menyudutkan Rama Pratama dan Partai Keadilan Sejahtera, maka bersama ini kami sampaikan bayan sebagai berikut:



1. Perkara AHD yang saat ini diperiksa oleh KPK adalah perkara penerimaan uang suap/gratifikasi bukan perkara tentang penyimpangan atau korupsi penggunaan uang anggaran Dana Stimulus.

2. Jika dirunut kebelakang sebelum terjadinya penangkapan AHD tersebut, secara logis tentu ada pembicaraan-pembicaraan/pertemuan- pertemuan sebelumnya antara AHD, Damayanti, Staf Dephub dan Kantjo (pengusaha) untuk mematangkan rencana haram agar Konco dapat menjadi peserta tender (“Rencana Haram Konco”). Dengan demikian perlu ditemukan bukti tentang apakah Rama ikut serta atau hadir dalam pertemuan-pertemuan antara AHD, Damayanti, dan Hontjoatau bukti ada keterlibatan Rama MINIMAL KOMUNIKASI PER TELEPON kepada mereka yang membahas Rencana Haram Konco.



UNTUK ITU RAMA BERSEDIA MEMBERIKAN KESAKSIAN DI LEMBAGA PENYIDIKAN DAN PERADILAN APAPUN TENTANG KETERLIBATAN RAMA DENGAN RENCANA HARAM KONCO TERSEBUT DAN SIAP DIKONFRONTIR.



3. Bahwa kemudian akibat ucapan-ucapan AHD melalui pers yang menyeret-nyerat Rama dan PKS kedalam perkara suap/gratifikasi tersebut, terlanjut terbentuk opini publik dimana Rama dan PKS seolah-olah ikut andil atau terlibat dalam perkara suap/gratifikasi tersebut.



Padahal sepanjang pemberitaan yang kami kumpulkan dari berbagai media massa cetak maupun elektronik tidak ada pemberitaan hal-hal sbb:



(i) tidak ada satupun pemberitaan yang menjelaskan tentang keterkaitan/hubungan antara dana anggaran stimulus yang di bahas di DPR dengan kasus uang suap/gratatifikasi AHD dari Konco.



Masyarakat agar tahu lebih rinci bahwa AHD menerima uang bukan berasal dari Dana Anggaran Stimulus tetapi uang dari Hontjo. Dengan demikian tidak terjadi opini public yang menghubungkan Rama atau PKS dengan penggunaan Dana Anggaran Stimulus apalagi kaitannya dengan Rencana Haram Hontjo.



(ii) tidak ada pemberitaan yang mendalam antara (peran) Rama dengan uang suap/gratifikasi yang diterima oleh AHD dari Hontjo. Tetapi yang yang ada adalah AHD meminta Rama untuk beristghfar sehingga seolah- olah public mempunyai persepsi Rama ikut serta menikmati uang suap/gratifikasi dari Hontjo atau setidak-tidaknya menikmati hasil pelaksanaan penggunaan Dana Stimulus. Pers membiarkan ada ruang diantara potongan-potongan ucapan tendensius AHD tersebut. Dengan adanya ruang kosong tersebut public bisa memberikan penilaian masing-masing. Tentu hal ini sangat merugikan dan mencemarkan nama baik Rama dan PKS.



Pers malah memberitakan ucapan AHD yang menyatakan Rama sebagai inisiator kenaikan dana anggaran stimulus dari 10,2 T menjadi 12,2 T seolah-olah ada kepentingan pribadi Rama atau PKS dibalik usulan kenaikan anggaran tersebut. Padahal yang sebenarnya Rama mengingatkan kepada anggota panitia Anggaran Stimulus untuk tidak dengan mudah menaikan anggaran mengingat hal tersebut bisa menyebabkan defisit. ATAS HAL INI RAMA MEMPUNYAI BUKTI KUAT BERUPA NOTULENSI RAPAT. DENGAN DEMIKIAN BOHONG DAN FITNAH BESAR APA-APA YANG DIUCAPAKAN AHD.



(iii) tidak ada pemberitaan pers yang berimbang terhadap ucapan-ucapan AHD yang mengatakan Rama ikut dalam pertemuan-pertemuan informal Ritz Carlton tetapi di koreksi menjadi di Four Season dan ada bukti CCTV.



Publik dengan adanya pemberitaan tersebut di atas bisa berpendapat bahwa Rama atau PKS ikut serta / terlibat dalam pertemuan-pertemuan informal yang mematangkan Rencana Haram Hontjo atau setidak-tidak ikut serta dalam pelaksanaan penggunaan anggaran Dana Stimulus diluar kapasitasnya sebagai anggota DPR. RAMA SELALU HADIR DALAM RAPAT-RAPAT PEMBAHASAN DANA STIMULUS SECARA KOLEKTIF BERSAMA-SAMA DENGAN ANGGOTA DARI SEMUA FRAKSI dan tidak pernah secara parsial membahas permufakatan-permufakatan untuk mencari keuntungan dari pelaksanaan penggunanan Dana Stimulus untuk kepentingan pribadi/partai. Sehingga tidak ada hubungannya sama sekali antara Rama atau PKS dengan pelaksanaan Dana Stimulus.



JIKA MEMANG AHD INGIN MENGHUBUNG-HUBUNGKANNYA MAKA DIA HARUS MEMPUNYAI BUKTI-BUKTI SEPERTI NOTULENSI ATAU MINIMAL PERCAKAPAN TELEPON YANG MEMBUKTIKAN ADANYA KEIKUTSERTAAN/KETERLIBATAN RAMA DILUAR KAPASITASNYA SEBAGAI ANGGOTA DPR DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN STIMULUS. BUKAN DENGAN UCAPAN-UCAPAN TENDENSIUS KEPADA PERS TENTANG RAMA HADIR DALAM RAPAT INFORMAL DI RITZ CARLTON ATAU DI FOUR SEASON. JIKA MENGGUNAKAN NALAR YANG SEHAT, RAMA HADIR DI RITZ CARLTON/FOUR SEASON DIBUKTIKAN DENGAN CCTV SEKALIPUN BELUM DAPAT MENYIMPULKAN RAMA IKUT SERTA DALAM PERKARA SUAP/GRATIFIKASI INI ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENCARI KEUNTUNGAN DARI PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA STIMULUS.



RAMA SAMA SEKALI TIDAK PERNAH IKUT PEMBAHASAN ATAU PERMUFAKATAN BERSAMA-SAMA DENGAN ANGGOTA DPR LAIN ATAU PIHAK-PIHAK LAIN DILUAR KAPASITASNYA SEBAGAI ANGGOTA DPR MENCARI KEUNTUNGAN DARI PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA STIMULUS BAIK DI DALAM MAUPUN LUAR GEDUNG DPR.



4. Kami menyimpulkan dari bayan-bayan di atas bahwa ucapan-ucapan AHD tidak mempunyai dasar sama sekali apalagi bukti yang dapat menyeret-nyeret Rama dan PKS kedalam perkara suap/gratifikasi yang sedang di sidik KPK. Jika memang AHD atau KPK mendapatkan bukti-bukti yang relevan dengan keterlibatan Rama dalam perkara suap/gratifikasi ini atau setidak-tidaknya bukti keterlibatan Rama diluar kapasitasnya sebagai anggota DPR mencari keuntungan dari pelaksanaan penggunaan Dana Stimulus, maka Rama bersedia di periksa dan mempertanggungjawabkannya.



Demikianlah Bayan ini kami uriakan untuk diketahui dan dipelajari. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.



Hormat kami,







_______________ Rama Pratama